BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar menjadi lnspektur Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/7/2025).
Sulpakar membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung menyampaikan, Pemprov Lampung saat ini terus berupaya menguatkan tata kelola menanggulangi bencana, dalam upaya mendukung agenda membangun daerah berkelanjutan.
“Tahun anggaran 2025, BPBD Lampung dapat alokasi anggaran Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama 10,41%, tentunya sejalan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.
Gubernur menyadari, menanggulangi bencana bukanlah tugas sederhana, Hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana.
Hal ini, kata ia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD sebagai unsur utama pelayanan bidang menanggulangi bencana.
14 Bencana
Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah).
“Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025 terjadi 198 bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim,” jelasnya.
Dengan luas wilayah, ragam topografi, dan jumlah penduduki lebih dari 9 juta jiwa, Gubernur juga menyadari, tantangan menanggulangi bencana di Lampung terus meningkat.
“Perlu kinerja lebih baik, sinergi antarpemangku kepentingan, dan selaras program pusat hingga daerah,” tegasnya.
Agenda Pembangunan Nasional 2025 dan Visi Gubernur ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’, menetapkan penurunan Indeks Risiko Bencana sebagai indikator utama pembangunan daerah.
“Peningkatan ketahanan wilayah pun jadi tolok ukur kinerja BPBD,” katanya.
Untuk itu, lanjut ia, langkah ke depan harus lebih terfokus, dengan strategi utama berupa menangani tematik kawasan rawan bencana, menguatkan kapasitas masyarakat dan stakeholder serta menguatkan tata kelola lembaga dan kolaborasi lintas sektor.
Sinergi dan Komitmen
Gubernur juga menegaskan, penyelenggaraan menanggulangi bencana harus menjadi bagian integral pembangunan, bukan penghambat.
“Pengalaman pandemi Covid-19 membuktikan, bahwa sinergi kebijakan dan komitmen bersama dapat menguatkan bangsa kita menghadapi krisis,” tegasnya.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terlibat mewujudkan pembangunan tangguh dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan upaya menanggulangi bencana ini fondasi mewujudkan pembangunan tangguh dan berkelanjutan. Kita semua bertanggungjawab menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan,” ajaknya.
Ia berharap kerja keras dan kebersamaan menjadi jalan menuju Lampung tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (kmf)
